Medan – Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gajah, S.Kom, menyerukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kunci agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peserta didik.
Rules Gajah menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan MBG, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perlu membuka informasi mengenai menu, standar gizi, serta mekanisme pengelolaan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Saat menu MBG akan didistribusikan ke sekolah, sebaiknya informasi mengenai menu, nilai gizi, dan pelaksanaannya dipublikasikan secara terbuka. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik," ujar Rules Gajah.
Ia juga menilai jurnalis memiliki fungsi penting sebagai pengawas independen dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
"Pers merupakan mitra pembangunan. Jurnalis harus diberikan akses yang proporsional untuk melakukan peliputan sesuai aturan yang berlaku, selama tidak mengganggu proses operasional maupun melanggar ketentuan keamanan dan privasi," katanya.
Menurut Rules Gajah, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sementara itu, kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
DPP GNI berharap di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), tata kelola Program MBG semakin mengedepankan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat.
Selain itu, Rules Gajah mengajak seluruh unsur pemerintah, penyelenggara MBG, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta insan pers untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program tersebut agar tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
"Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus bersih, profesional, dan terbuka sehingga kepercayaan publik tetap terjaga," tegasnya.
DPP GNI juga mengingatkan agar setiap kritik, masukan, maupun pengawasan terhadap Program MBG dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan sebagai bentuk menghambat program. Dengan pengawasan yang sehat dan keterbukaan informasi, diharapkan Program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.
(Humas)